KETAPANG || Cyberpena.com — Persoalan antrean panjang kendaraan di semua SPBU di Kabupaten Ketapang kembali menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kelancaran distribusi serta ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi.
Ilustrasi yang beredar di media sosial menggambarkan keresahan masyarakat terhadap dugaan adanya praktik pelangsiran atau pembelian BBM secara berulang untuk kemudian dijual kembali.
Namun, ilustrasi tersebut bukan merupakan bukti bahwa praktik tersebut benar-benar terjadi di SPBU tertentu.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang memang telah melakukan koordinasi bersama Forkopimda, Pertamina, Hiswana Migas dan pengelola SPBU menyusul antrean panjang BBM.
Pemkab Ketapang juga menyatakan bahwa apabila ditemukan indikasi penimbunan, persoalan tersebut akan ditelusuri sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi di Ketapang terus diperketat.
Pertamina pada Agustus 2026 dilaporkan memblokir 15 QR Code kendaraan di Kabupaten Ketapang setelah ditemukan indikasi pembelian BBM secara berulang yang diduga tidak sesuai peruntukannya.
Persoalan distribusi juga sebelumnya mendapat perhatian aparat setelah muncul video yang diduga memperlihatkan pemindahan BBM dari kendaraan tangki merah-putih ke kendaraan tangki lainnya di wilayah Kalimantan Barat.
Ditreskrimsus Polda Kalbar menyatakan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan telah meminta keterangan dari pihak Pertamina.
Sementara itu, Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan BBM, termasuk penguatan distribusi dan pengusulan penambahan kuota.
Pemkab Ketapang juga mengusulkan pembangunan SPBU baru, terutama untuk memperluas akses pelayanan energi di wilayah yang masih terbatas.
Diskominfo Ketapang
Masyarakat berharap pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan transparan, baik terhadap distribusi dari terminal hingga SPBU maupun terhadap pola pembelian di lapangan.
Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta agar ditindak sesuai aturan.
Sebaliknya, setiap dugaan tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses resmi agar tidak terjadi tuduhan tanpa dasar.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang tepat sasaran, diharapkan antrean BBM di Kabupaten Ketapang dapat ditekan dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi dapat memperoleh haknya secara adil. (Red)
