Pasangkayu || Cyberpena.com — Masyarakat Desa Benggaulu dan Desa Bulu Bonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, secara tegas menolak rencana pembangunan Pabrik Pengolahan Crude Palm Oil (CPO) atau pabrik kelapa sawit milik PT Palma yang direncanakan berdiri di wilayah Desa Benggaulu. Penolakan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dan Penolakan Tegas bertanggal 26 Oktober 2026 yang kemudian diserahkan langsung kepada Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Pasangkayu.
Penyerahan surat pernyataan sikap tersebut berlangsung dalam pertemuan di ruang rapat DPRD Pasangkayu, dihadiri oleh anggota DPRD kabupaten Pasangkayu, Farid Zuniawan, Robin Candra Hidayat (RCH) dan Edy Pradana anggota Komisi II dan Komisi III serta perwakilan masyarakat Desa Benggaulu‑Bulu Bonggu.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kekhawatiran utama terkait lokasi pabrik yang berjarak kurang lebih satu kilometer dan 300 Meter dari pemukiman warga.
Dalam surat penolakan yang diserahkan, masyarakat mengemukakan sejumlah alasan penolakan, antara lain risiko kerusakan serta pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, tanah dan udara; gangguan kesehatan warga akibat kebisingan, bau, peningkatan lalu‑lintas kendaraan berat; serta belum terpenuhinya kajian tata ruang, persetujuan lingkungan, izin usaha dan partisipasi publik.
Perwakilan masyarakat menegaskan bahwa mereka bukan menolak keberadaan komoditas kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah, melainkan menolak lokasi pembangunan pabrik yang dianggap berisiko tinggi bagi pemukiman warga. Masyarakat meminta Bupati Pasangkayu, DPRD Pasangkayu, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Dapurang, Kepala Desa Benggaulu, Kepala Desa Bulu Bonggu serta PT Palma untuk melakukan pemeriksaan objektif terhadap kelayakan lokasi, status dokumen lingkungan, pengelolaan limbah dan menyelenggarakan pertemuan terbuka bersama warga.
Anggota Komisi II dan Komisi III DPRD Pasangkayu yang menerima surat pernyataan sikap menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut melalui kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi teknis serta memanggil pihak PT Palma guna membahas persoalan lokasi pabrik secara transparan.
“Kami akan secepatnya jadwalkan agenda Rapat Lintas Komisi dan mengundang beberapa pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut. Sebelum kami mengadakan Rapat tersebut terlebih dahulu kami dari komisi II dan III akan turun meninjau lokasi yang akan di bangun sebuah Pabrik Kepala Sawit”,Ujar Farid Zuniawan. Kamis (12/11/26).
Menurut ketua Fraksi Nasdem Robin Candra Hidayat (RCH) jika Memang betul titik lokasi pembangunan Pabrik Kepala Sawit berada di desa benggaulu yang berkisar berdekatan dengan pemukiman warga itu sangat bertetangga dengan aturan Permenperin no 35 tahun 2010 yang Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, aturan mengenai jarak pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan pemukiman warga. Jarak minimal yang dianjurkan antara lokasi kegiatan industri atau Pabrik Kelapa Sawit dengan permukiman penduduk adalah 2.000 meter (2 kilometer).
Menurutnya, Jarak ini diterapkan untuk meminimalisasi dampak negatif dari aktivitas pabrik, seperti polusi udara (bau tidak sedap dari limbah/pengolahan), kebisingan, serta risiko pencemaran air atau lingkungan sekitar rumah warga.
Sementara Edy Pradana menambahkan. Perizinan dan Tata Ruang, Selain aturan jarak sektoral industri, pendirian pabrik harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat serta melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL).
“Nanti kita melihat apakah semua itu sudah sesuai prosedur yang di tentukan. Karena saya juga Sudah konfirmasi ke PTS infonya izinnya belum ada. Tapi kita akan mencari tau juga ke dinas PTS Provisi. Kami akan mengundang semua Dinas terakait, setelah jadwal sudah di tentukan kami juga akan mengundang beberapa perwakilan dari masyarakat”Ujar Edy.
Masyarakat berharap pemerintah daerah mengutamakan keselamatan lingkungan dan kepentingan warga sebelum memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan pabrik CPO tersebut. Warga juga mengancam akan menempuh jalur administrasi maupun hukum apabila aspirasi penolakan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang memadai.
