Pasangkayu || Cyberpena.com — Kapolres Pasangkayu AKBP Joko Kusumadinata angkat bicara merespons aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat yang digelar di depan Markas Polda Sulawesi Barat pada Jumat (13/11/2026).
Aksi tersebut diikuti petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda, dan mahasiswa. Mereka menyoroti dugaan kriminalisasi warga dalam konflik agraria dengan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit anak usaha Astra Agro Lestari, yakni PT Letawa, PT Mamuang, serta PT Pasangkayu.
Menanggapi tuntutan massa, AKBP Joko Kusumadinata menegaskan bahwa Polres Pasangkayu berkomitmen menjaga netralitas dalam menangani setiap perkara hukum. Proses penegakan hukum akan dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional, dan tidak boleh mengarah pada kriminalisasi terhadap masyarakat.
“Kami telah menekan seluruh penyidik agar setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti dengan dasar hukum yang jelas serta bukti‑bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kapolres saat dikonfirmasi Sabtu (14/11/2026).
Ia menambahkan, dalam kasus‑kasus konflik agraria, pembuktian legalitas alas hak masing‑masing pihak — baik pelapor maupun terlapor — menjadi poin utama penyidikan. Penanganan perkara juga harus tetap humanis serta menghormati hak‑hak kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang‑undang.
Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa, massa mendesak aparat penegak hukum menghentikan dugaan kriminalisasi warga yang terlibat sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pasangkayu.
Koordinator Lapangan aksi, Akbar Firman, menilai penanganan hukum selama ini terkesan timpang dan merugikan masyarakat kecil. Ketegangan sempat terjadi saat perwakilan petani Desa Lariang, Abbas, menyampaikan keluhan warga yang kerap dipanggil kepolisian hingga ditetapkan tersangka atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah garapan sendiri.
Aliansi juga menyoroti penangkapan tokoh masyarakat Pasangkayu, Muh. Rida alias Aco Rida, yang ditahan atas dugaan pencurian 25 tandan buah sawit dengan nilai yang menurut massa di bawah Rp2 Juta. Selain itu, disebutkan ada 18 petani lain yang dijerat pasal Undang‑Undang Perkebunan atas laporan PT Pasangkayu dan status perkara telah lengkap (P21). Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy, juga menjadi sorotan setelah dilaporkan berulang kali sehingga berstatus tersangka.
Di tengah perbedaan klaim lahan antara masyarakat dan perusahaan, komitmen transparansi, profesionalitas, serta kepastian hukum menjadi kunci agar setiap perkara dapat diselesaikan secara adil dan berkeadilan. (Red)
(Isbarianto)
