Artikel — Di negeri yang katanya menjunjung demokrasi, suara rakyat hanya dianggap penting saat musim kampanye. Setelah itu, mikrofon dimatikan, panggung dibongkar, dan janji-janji dikubur bersama baliho yang mulai lusuh.
Para politisi kini sibuk berkoalisi, bukan untuk memperkuat rakyat, tapi untuk memperkuat posisi. Mereka tak lagi bicara soal kebenaran, karena kebenaran tak punya kursi menteri. Yang dulu lantang mengkritik, kini bungkam demi menjaga “silaturahmi politik.” Rupanya, jabatan lebih ampuh dari idealisme. Mulut yang dulu tajam kini tumpul, disumpal dengan fasilitas dan gelar kehormatan.
Kebijakan ngawur? Didiamkan. Rakyat protes? Dibilang kurang bersyukur. Yang penting “teman” tidak tersinggung. Solidaritas sesama elite lebih sakral daripada penderitaan rakyat. Mereka saling pasang badan, bukan untuk keadilan, tapi untuk kekuasaan.
Sementara itu, seorang pemuda ojol harus meregang nyawa di bawah roda barakuda. Ia tak punya panggung, tak punya partai, tak punya privilege. Ia hanya punya ‘suara’yang akhirnya dibungkam secara harfiah. Ironisnya, nyawanya lebih jujur daripada seluruh isi pidato di Senayan.
Di negeri ini, menjadi penjilat lebih aman daripada menjadi kritis. Menjadi oportunis lebih menguntungkan daripada menjadi idealis. Dan menjadi rakyat? Itu hanya status yang dipakai saat pemilu, lalu dilupakan seperti utang janji
