CYBER PENA| Papua Barat — Menanggapi pernyataan dari salah satu akun atas nama Dimara Umpain Abraham di media sosial Facebook yang menyoroti kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat terkait penyaluran bantuan bagi pengusaha mikro kecil di Raja Ampat.
Dalam ulasannya di media sosial Facebook, Umpain menyatakan akan mengawal penyaluran dana BLT kepada masyarakat, karena dia menilai tidak adanya kesesuaian data di lapangan.
Bahkan dia bilang, Dinas Koperasi dan UKM tidak melakukan pendataan terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah di wilayah kabupaten Raja Ampat.
“Mengapa banyak sekali pengusaha mikro kecil warung makan dll TDK di data ada apa ini….sy tidak pernah lihat kalian (Dinas koperasi dan UKM_red) jalan data sementara pengusaha mikro yg sudah jelas jelas ada usahanya mendaftarkan diri di bulan 3 (maret) ke kantor UKM hasilnya mereka tidak di proses dan tidak ada nama, akhirnya hak mereka di politisir bahkan dihilangkan haknya.”tulis akun itu.
Akun Facebook itu juga menyebutkan bahwa, data penerima bantuan tersebut jangan dipolitisir untuk kepentingan politik.
Kaitanya dengan postingan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab.Raja Ampat, Ria Siti Nurlia Umlati, kepada media ini di ruang kerjanya, Selasa (15/06), menegaskan bahwa, pernyataan akun atas nama Dimara Umpain Abraham adalah salah kaprah, alias tak berdasar.
Ria mengklaim data yang dikantongi merupakan data rill di lapangan, ketika pihaknya melakukan monitoring dan dan pendataan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah, terutama pengusaha dari masyarakat lokal.
Soal bantuan, Ria menegaskan bahwa, pihaknya tidak menangani penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun, program itu ada pada Dinas Sosial Kab.Raja Ampat.
“Yang ditangani Dinas Koperasi dan UKM itu adalah BPUM, bukan BLT.BPUM itu dijalankan seiringan dengan merebaknya Covid-19, “jelas Ria.
Terkait BPUM, Ria menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan pendataan kepada penerima bantuan BPUM di masing-masing kampung.
Data yang dikantongi Dinas, kemudian disampaikan ke Pemerintah Provinsi yang kemudian akan disampaikan lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yakni pemerintah Pusat (Kementerian).
Kepala Dinas perempuan itu juga berpesan,jika ada pihak yang belum memahami alur bantuan dana BPUM, silahkan bertanya di dinas.
“Jangan melakukan spekulasi yang bukan-bukan, jangan kaitkan persoalan ini dengan persoalan politik, kami selaku dinas teknis hanya menyalurkan bantuan itu, “Tegasnya.
Ihwal cuitan di Facebook itu, Ria dengan tegas menyatakan, status yang menyinggung kinerja Dinas yang dipimpinnya sekarang adalah pernyataan yang sangat keliru dan tidak berdasar.
Hal tersebut, karena selaku kepala dinas, Ria juga intens melakukan monitoring dan kunjungan di kampung-kampung untuk melakukan pendataan dan lain-lain sebagainya.(Red)
Sumber : Cyber88
Publish : Cyberpena.com
